DAILY NEWSLETTER KPwBI CIREBON - JUM'AT, 18 SEPTEMBER 2026

DAILY NEWSLETTER KPwBI CIREBON - JUM'AT, 18 SEPTEMBER 2026

NASIONAL

  • Menkop Minta UMKM-Ekraf Bentuk Koperasi

Menteri Koperasi, Ferry Juliantono meminta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), ekonomi kreatif, dan komunitas lain membentuk badan usaha koperasi. Menurut dia, adanya status koperasi pada pelaku bisnis dapat memudahkan Kementerian Koperasi memberikan beberapa program kerja. 

Ferry menyatakan bahwa pemerintah daerah mempunyai tugas mendorong UMKM dan ekonomi kreatif membentuk koperasi. Pemerintah daerah didorong untuk mengkurasi dan mengkelompokkan UMKM dan ekonomi kreatif berdasarkan sektor bisnisnya.

Untuk ekonomi kreatif, Ferry menilai koperasi yang dibentuk dapat beranggotakan pembuat konten, ilustrator, perancang busana, hingga pelaku seni dan budaya. Namun, dia menekankan agar pembentukan koperasi itu dilakukan oleh pengusaha berskala mikro atau kecil yang memiliki kendala akses modal, teknologi, dan pemasaran.

Baca Selengkapnya: https://regional.kompas.com/read/2026/09/18/074310678/menkop-minta-umkm-ekraf-bentuk-koperasi-buat-apa


KOTA CIREBON

  • Pemkot Cirebon Sebutkan Pelabuhan Ikan Kejawanan Dilengkapi Unit Pengolah

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kota Cirebon menyebut pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kejawanan akan dilengkapi dengan fasilitas unit pengolahan ikan (UPI) untuk nelayan setempat.

Kepala DKP3 Kota Cirebon Elmi Masruroh di Kota Cirebon, mengatakan fasilitas UPI tersebut telah diusulkan oleh pemerintah daerah sejak tahap perencanaan pengembangan PPN Kejawanan.

Menurut dia, fasilitas UPI saat ini belum tersedia di PPN Kejawanan sehingga keberadaannya menjadi salah satu fasilitas yang disiapkan dalam pengembangan pelabuhan tersebut.

Elmi mengatakan UPI tersebut diperuntukkan bagi nelayan di Kota Cirebon, untuk mendukung pengolahan hasil tangkapan ikan. Selain UPI, kata dia, pengembangan PPN Kejawanan juga direncanakan dilengkapi satu stasiun pengisian bahan bakar untuk nelayan (SPBN).

Baca Selengkapnya: https://jabar.antaranews.com/berita/707589/pemkot-cirebon-sebutkan-pelabuhan-ikan-kejawanan-dilengkapi-unit-pengolah?utm_source=chatgpt.com


KABUPATEN CIREBON

  • Pemkab Cirebon Sampaikan Hantaran Raperda Perubahan APBD 2026

Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman membacakan Pengantar Nota Keuangan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran (APBD TA) 2026 Bupati Cirebon dalam Rapat Paripurna di Ruang Rapat Abhimata DPRD Kabupaten Cirebon, Rabu (16/9/2026).

Rapat Paripurna tersebut membahas tiga agenda, yakni Hantaran Bupati Cirebon terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Penetapan Rencana Kerja DPRD Tahun Anggaran 2027, serta jawaban pemrakarsa terhadap pendapat Bupati atas dua Raperda inisiatif DPRD.

Dalam pengantarnya, Wakil Bupati menyampaikan, prioritas pembangunan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2026 difokuskan pada penguatan infrastruktur, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta efisiensi anggaran belanja daerah melalui kebijakan APBD dan Perubahan KUA-PPAS 2026.

Baca Selengkapnya: https://cirebonkab.go.id/pemkab-cirebon-sampaikan-hantaran-raperda-perubahan-apbd-2026/


INDRAMAYU

  • Mendukbangga Wihaji Ajak TPK Indramayu Kawal Distribusi MBG dan Kejar Sasaran Nol Persen Stunting

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Wihaji menyambangi Lebih dari 1.000 Tim Pendamping Keluarga (TPK) se-Kabupaten Indramayu, dalam acara Temu Kader TPK yang digelar di Gedung Dakwah, Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu, Kamis (17/9).

Dalam kesempatan itu, Wihaji menegaskan tugas baru bagi TPK untuk turut mendistribusikan Makan Bergizi Gratis (MBG) khusus kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui dan balita.

Wihaji memaparkan, prevalensi stunting di Kabupaten Indramayu tercatat 9,8 persen, jauh di bawah angka nasional yang mencapai 19,8 persen. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa capaian itu bukan alasan untuk berhenti bekerja, mengingat pernikahan usia dini di wilayah tersebut masih menjadi salah satu faktor risiko stunting yang perlu terus ditangani. 

Baca Selengkapnya: https://www.japos.co/2026/09/18/mendukbangga-wihaji-ajak-tpk-indramayu-kawal-distribusi-mbg-dan-kejar-sasaran-nol-persen-stunting/


MAJALENGKA

  • 2,5 Juta Genteng Produksi Majalengka dan Plered Siap Dukung Program Prabowo

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait menjelaskan perkembangan terbaru Program Gentengisasi yang merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto agar rumah-rumah masyarakat tidak lagi menggunakan seng.

Menurut Maruarar, pengadaan genteng ini dibeli dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Maruarar pun menjelaskan alasan dibutuhkannya waktu untuk konsolidasi terkait program gentengisasi ini. Sebab, UMKM juga harus diedukasi.

Maruarar mengatakan, untuk masalah pendanaan pengadaan genteng ini berasal dari bank.

Baca Selengkapnya: https://www.liputan6.com/bisnis/read/8293384/25-juta-genteng-produksi-majalengka-dan-plered-siap-dukung-program-prabowo#google_vignette


KUNINGAN

  • Kuningan Kejar Hunian Layak, Lahan Pertanian Dijaga

Persoalan hunian layak masih menjadi pekerjaan besar di Kabupaten Kuningan. Dari sekitar 420.000 kepala keluarga (KK), sebanyak 120.000 di antaranya masih menghadapi kondisi hunian yang belum dinilai layak.

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Kuningan, H. Deni Hamdani, mengatakan, penyediaan hunian tidak bisa hanya mengejar jumlah rumah. Pembangunan harus berjalan seiring dengan penataan kawasan, tata ruang, ketersediaan lahan, serta perlindungan lingkungan.

Menurutnya, kebutuhan rumah yang terus bertambah harus diimbangi perencanaan kawasan yang mempertimbangkan kemampuan masyarakat, ketersediaan lahan dan kondisi ekologis. Pemerintah juga perlu memastikan perkembangan permukiman tidak mengurangi lahan pertanian produktif.

Baca Selengkapnya: https://www.kacenews.id/2026/09/17/kuningan-kejar-hunian-layak-lahan-pertanian-dijaga


No documents
No comments

Silahkan login terlebih dahulu untuk mengirim komentar dan like
Login