DAILY NEWSLETTER KPwBI CIREBON - KAMIS, 10 SEPTEMBER 2026

DAILY NEWSLETTER KPwBI CIREBON - KAMIS, 10 SEPTEMBER 2026

NASIONAL

• Pertumbuhan Global Melambat, Ekonomi Indonesia Diprediksi Tetap Tumbuh

Perekonomian Indonesia diproyeksikan tumbuh sekitar 5,2 persen pada tahun 2026 di tengah perlambatan ekonomi global, tingginya harga energi, dan suku bunga global yang masih tinggi.

Lead Economist PT Bank Danamon Indonesia Tbk Irman Faiz mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih ditopang investasi, belanja pemerintah, aktivitas ekonomi domestik, serta kebijakan pemerintah yang mendorong aktivitas ekonomi nasional.

Investasi asing langsung (FDI) juga dinilai masih menunjukkan tren positif, terutama pada sektor hilirisasi, industri logam dasar, dan pengembangan pusat data yang mulai menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru.

Baca Selengkapnya: https://www.metrotvnews.com/read/kewCjeXE

KOTA CIREBON

• AKSARA Jabar 2026 di Kota Cirebon Perkuat Kapasitas UMKM Menuju Usaha Berdaya Saing

Jawa Barat merupakan salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi nasional dengan potensi pasar domestik yang sangat besar. Dengan jumlah penduduk sekitar 17,7 persen dari total penduduk Indonesia, Jawa Barat memiliki basis konsumen yang menjadi kekuatan strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Di tengah potensi tersebut, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menempati posisi penting sebagai tulang punggung perekonomian Jawa Barat. UMKM di Jawa Barat tercatat sebagai salah satu yang terbesar di Indonesia, dengan kontribusi sekitar 61,2 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), menyerap lebih dari 7,8 juta tenaga kerja atau sekitar 65 persen tenaga kerja di Jawa Barat, serta memberikan kontribusi sekitar 18,7 persen terhadap total ekspor daerah.

Besarnya kontribusi UMKM tersebut menunjukkan bahwa penguatan kapasitas dan kemampuan penjualan pelaku usaha memiliki dampak langsung terhadap ketahanan sekaligus pertumbuhan ekonomi Jawa Barat. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi daerah membutuhkan ekosistem kewirausahaan yang mampu melahirkan pelaku usaha yang inovatif, adaptif, berdaya saing, serta siap mengakses pembiayaan dan investasi.

Baca Selengkapnya: https://dpmptsp.cirebonkota.go.id/berita/aksara-jabar-2026-di-kota-cirebon-perkuat-kapasitas-umkm-menuju-usaha-berdaya-saing

KABUPATEN CIREBON

• Pemkab Cirebon mencatat PBB-P2 sumbang PAD Rp101 miliar per tahun

Pemerintah Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, mencatat penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) mencapai sekitar Rp101 miliar per tahun dan menjadi salah satu penyumbang terbesar pendapatan asli daerah (PAD).

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Cirebon Erus Rusmana mengatakan penerimaan PBB-P2, diperlukan untuk mendukung pembiayaan pembangunan di berbagai sektor di Kabupaten Cirebon.

Ia mengatakan pemerintah desa memiliki peran dalam mengoptimalkan penerimaan PBB-P2, karena perangkat desa turut membantu pemungutan pajak dari masyarakat.

Baca Selengkapnya: https://jabar.antaranews.com/berita/706241/pemkab-cirebon-mencatat-pbb-p2-sumbang-pad-rp101-miliar-per-tahun

INDRAMAYU

• DPRD Soroti Dugaan Pungutan Bantuan Beras di Indramayu

Dugaan pungutan liar dalam penyaluran program bantuan pangan beras di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, mendapat sorotan keras dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Informasi mengenai dugaan praktik pungli tersebut beredar di tengah masyarakat, salah satunya terjadi di wilayah Kecamatan Juntinyuat.

Seorang penerima bantuan mengaku diminta membayar uang sebesar Rp50.000 oleh oknum perangkat desa tingkat RT. Dugaan kasus tersebut menjadi perhatian publik setelah beredar informasi serta rekaman mengenai proses penyaluran bantuan di lapangan.

Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten Indramayu, Sadar, menegaskan pihak desa harus memastikan penyaluran bantuan pangan berlangsung tanpa iuran apa pun. Menurut dia, bantuan pangan merupakan program bantuan sosial yang diperuntukkan bagi masyarakat penerima manfaat.

Baca Selengkapnya: https://rri.co.id/cirebon/info-parlemen/2718381/dprd-soroti-dugaan-pungutan-bantuan-beras-di-indramayu

MAJALENGKA

• Bukti Efektivitas Program Labelisasi, Bupati Majalengka Serahkan Bansos PKH Disabilitas kepada Anak Lumpuh Layu di Cicanir

Program Labelisasi Rumah Penerima Bantuan Sosial (Bansos) yang dicanangkan Pemerintah Kabupaten Majalengka mulai menunjukkan dampak nyata dalam mendorong transparansi sekaligus meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial.

Melalui program tersebut, masyarakat yang kondisi ekonominya telah membaik didorong untuk secara sadar mengundurkan diri atau melakukan graduasi mandiri dari kepesertaan bantuan sosial. Dengan demikian, kuota bantuan yang tersedia dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan sebelumnya belum tersentuh bantuan.

Dampak positif program tersebut salah satunya terlihat di Desa Cicanir, Kecamatan Talaga. Bupati Majalengka bersama Anggota DPRD Majalengka didampingi Camat Talaga menyerahkan secara langsung bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) komponen disabilitas dari Kementerian Sosial kepada Restiana Auliatul Faizah, 9 tahun, Selasa (8/9/2026).

Baca Selengkapnya: https://majalengkakab.go.id/berita/bukti-efektivitas-program-labelisasi-bupati-majalengka-serahkan-bansos-pkh-disabilitas-kepada-anak-lumpuh-layu-di-cicanir

KUNINGAN

• PHRI Dorong Kepastian RTRW untuk Tarik Investasi Pariwisata Kuningan

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mendorong pemerintah memberikan kepastian tata ruang untuk membuka peluang investasi pariwisata di Kabupaten Kuningan. Hal itu disampaikan Ketua BPD PHRI Jawa Barat Dody Ahmad Sofiandi dalam rapat koordinasi wilayah (Rakorwil) PHRI Korwil III Cirebon yang digelar di Kabupaten Kuningan.

Rakor diikuti pengurus PHRI dari Kabupaten Kuningan, Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Majalengka, dan Indramayu. Dody menilai kejelasan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) menjadi salah satu faktor penting bagi investor sebelum menanamkan modal, khususnya di sektor perhotelan dan restoran.

Menurutnya, investor membutuhkan kepastian mengenai peruntukan lahan sebelum membangun usaha. Ketidakjelasan tata ruang dinilai dapat membuat investor ragu karena menyangkut kepastian hukum dan keberlanjutan usaha.

Baca Selengkapnya: https://rri.co.id/cirebon/regional/2718636/phri-dorong-kepastian-rtrw-untuk-tarik-investasi-pariwisata-kuningan